Ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi hingga saat ini menimbulkan gerakan-gerakan masyarakat sipil yang mendorong adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan wilayah masyarakat adat. Gerakan-gerakan reforma agraria terus dikumandangkan agar ketimpangan penguasaan lahan tidak terus terjadi dan tentunya mewujudkan kelestarian, keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia. Pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini tidak menganggap manusia sebagai bagian dari ekosistem terbukti telah memicu konflik-konflik sosial baik itu horizontal maupun vertikal. Padahal faktanya masyarakat adat telah ada dan menguasai wilayah-wilayah kelola mereka secara turun temurun. Bahkan sebelum Republik Indonesia meredeka. Sehingga masyarakat adat menganggap hutan dan lahan sebagai bagian dari sistem kehidupan masyarakat adat. Banyak contoh kasus dimana keberadaan masyarakat adat terbukti mampu menjaga hutan dan menjalankan sistem tatakelola hutan dan lahan berdasarkan kearifan lokal yang mereka miliki. Ketergantungan hidup yang tinggi terhadap sumberdaya alam menjadikan masyarakat adat akan terus berjuangan untuk mempertahankan dan menjaga wilayah mereka. Salah satunya ialah hutan alam yang ada di dalam wilayah adat. Saat ini, terdapat wacana kebijakan yang terus didorong oleh masyarakat sipil terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA). Namun, informasi terkait sebaran masyarakat adat belum semuanya menyeluruh dan menginformasikan keberadaan masyarakat adat. Publikasi ini, mencoba membuat analisis terkait indikasi keberadaan wilayah adat dengan menggabungkan berbagai macam informasi. Seperti peta wilayah adat Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), sebaran suku, sebaran bahasa daerah dan topografi. Informasi di publikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan berbagai macam kalangan untuk terus mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia.