Jakarta, 12 Oktober 2023 – Koalisi gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang terdiri dari CSOs, serikat petani sawit mandiri dan buruh perkebunan sawit, organisasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal, perempuan dan pemuda, mewakili para pemangku kepentingan yang akan terdampak dari penerapan European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) di Indonesia, menyambut baik inisiatif bersama antara Indonesia, Malaysia dan Uni Eropa untuk membentuk Joint Task Force (JTF).
Inisiatif pembentukan JTF akan memiliki dampak positif dalam meningkatkan dialog mengenai keterlacakan dan transparansi rantai pasok komoditi pertanian yang berisiko menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan seperti yang diatur di dalam EUDR. Secara langsung atau tidak, masa depan nasib petani kecil mandiri, buruh perkebunan sawit, kelompok Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang ada di Indonesia, akan sangat dipengaruhi oleh kesepakatan dan rencana aksi yang akan dirumuskan oleh JTF.
Namun, sebagai Koalisi Nasional yang sejak awal terus terlibat aktif memantau, menanggapi dan merespon EUDR, Koalisi menyayangkan bahwa proses konsultasi pertama yang dilakukan oleh JTF pada 4 Agustus 2023, dilakukan secara tertutup dan tidak inklusif. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar di dalam demokrasi.
Koalisi menyesalkan bahwa tidak ada informasi yang cukup tersedia di publik, yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan rentan yang akan terdampak, seperti smallholders, buruh perkebunan, masyarakat adat dan komunitas lokal, serta kelompok pemantau independen untuk memastikan proses dan tahapan yang berlangsung di JTF tidak akan mendiskriminasi para pemangku kepentingan terdampak.