Kawasan Puncak di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2005 sampai 2025 ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Daerah, dengan pariwisata dipilih sebagai ujung tombak pengembangan. Tidak heran maka banyak hotel-hotel dan villa-villa yang tumbuh menjamur di daerah tangkapan air utama hulu DAS Ciliwung tersebut. Bahkan hasil-hasil penelitian menyatakan luasnya villa-villa yang menempati Kawasan Hutan sebagai kawasan terlarang bagi villa sembarang. Hasil riset Forest Watch Indonesia pada tahun 2017 terdapat 3 Kawasan Hutan, yaitu Hutan Produksi yang dikelola Perhutani, Cagar Alam Telaga Warna, dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Meskipun dalam bentuk kawasan hutan namun pada kenyataannya tidak semuanya berupa tutupan hutan. Sekitar 32 persen (1174.99 hektar) dari luas total kawasan hutan di Kawasan Puncak hulu DAS Ciliwung sudah bukan lagi berupa hutan. Angka tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan luas total hutan alam tersisa pada tahun 2016 (3407 hektar), yakni sekitar 34 persennya. Lantas apa yang mengisi “bukan hutan” di kawasan hutan tersebut?? Menurut Afifah pada tahun 2010 Kawasan Hutan berupa konservasi (Cagar Alam dan Taman Nasional) di dalamnya terdapat perkebunan teh 70 hektar, permukiman 4 hektar, villa 1.5 hektar, Estate 1 hektar, dan semak belukar/pertanian lahan kering sejumlah 117 hektar. Terdapat juga bangunan lain atau lapangan serta hutan rakyat di dalam Kawasan Hutan Konservasi. Jika Kawasan Hutan Konservasi saja sudah dikuasai oleh bangunan-bangunan yang tidak dibenarkan menurut perundangan, bagaimana dengan hutan produksi yang jelas-jelas memiliki fungsi produksi.
