Studi ini menggambarkan profil konflik sektor kehutanan di Indonesia mulai tahun 1997 sampai dengan Juni 2003 berdasarkan artikel-artikel koran nasional dan provinsi serta enam studi lapangan di Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Hasil studi ini menunjukkan bahwa konflik meningkat paling tajam pada tahun 2000 selama masa transisi menuju era desentralisasi. Pada umumnya frekuensi konflik dalam masa transisi dan sesudah era desentralisasi lebih tinggi dibandingkan dengan masa Orde Baru. Konflik-konflik ini dilaporkan paling banyak terjadi di Kalimantan Timur, kemudian diikuti oleh Sumatera dan Jawa Tengah. Penyebab utama konflik adalah adanya perbedaan cara pandang mengenai tata batas, hak pemanfaatan hutan, pembayaran kompensasi dan distribusi manfaat dari hutan. Walaupun laporan media lebih terfokus pada eskalasi konflik setelah masa reformasi, studi lapangan menunjukkan bahwa sejarah konflik sangatlah kompleks mulai dari yang bersifat laten sampai dengan penyelesaian konflik melalui pembayaran kompensasi yang tidak memuaskan dan terbukti tidak berhasil dalam menyelesaikan konflik dalam jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan agar (i) pengelolaan konflik dipertimbangkan sebagai elemen dalam pengelolaan hutan, (ii) pemantauan konflik kehutanan terus dilakukan agar kejadian, penyebab dan cara untuk mengelolanya dapat dipelajari lebih jauh, dan (iii) pilihan-pilihan metode untuk pengelolaan konflik harus digali lebih mendalam.
